Oleh: Budi Sumantoro *)
Ketersediaan pupuk dalam jumlah dan waktu yang tepat menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan pangan nasional. Di tengah upaya besar pemerintah mewujudkan swasembada pangan sebagai prioritas strategis nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, peran pupuk menjadi sangat vital. Bukan hanya sebagai penopang produktivitas pertanian yang berkontribusi hingga 62 persen terhadap hasil panen, melainkan juga sebagai indikator kesiapan negara menghadapi tantangan pangan global, dari perubahan iklim hingga fluktuasi pasokan internasional.
PT Pupuk Indonesia (Persero), sebagai BUMN yang ditugaskan pemerintah untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi, memainkan peran krusial dalam menjamin ketersediaan (availability) dan keterjangkauan (affordability) pupuk di seluruh penjuru negeri. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa saat ini Pupuk Indonesia memiliki kapasitas produksi hingga 14,5 juta ton per tahun, dengan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah sebesar 9,55 juta ton untuk tahun 2025. Hingga Mei 2025, lebih dari 3 juta ton telah disalurkan, dan stok nasional masih terjaga di angka 2 juta ton, terdiri dari 1,4 juta ton pupuk bersubsidi dan 600 ribu ton pupuk nonsubsidi.
Distribusi ini juga diperkuat dengan lebih dari 27.000 kios resmi yang tersebar di seluruh Indonesia, memungkinkan petani yang berhak dapat menebus pupuk bersubsidi secara langsung. Untuk memperkuat sistem, digitalisasi kios melalui aplikasi i-Pubers diterapkan secara luas, memberi transparansi dan akses cepat terhadap data alokasi pupuk. Dengan sistem ini, petani dapat memantau alokasi dan realisasi penebusan pupuk secara langsung, sementara Pupuk Indonesia memantau keseluruhan distribusi melalui command center berbasis data real-time. Hal ini menjadi jaminan bahwa pupuk benar-benar tersedia dan sampai kepada petani sesuai haknya.
Langkah-langkah konkret ini tidak muncul dalam ruang hampa. Pemerintah telah mereformasi kebijakan penyaluran pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, yang menyederhanakan regulasi sebelumnya yang berlapis-lapis. Regulasi lama sempat membuat distribusi terhambat meskipun stok pupuk tersedia, karena prosedur birokrasi yang ketat. Melalui kebijakan baru ini, sejak pukul 00.00 di tanggal 1 Januari 2025, seluruh petani di Indonesia telah dapat langsung menebus pupuk bersubsidi. Kondisi ini merupakan capaian historis, karena baru pertama kali distribusi pupuk dapat berjalan efektif sejak awal tahun secara nasional, berkat penyederhanaan aturan dan sinergi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta Kementerian BUMN.
Lebih dari sekadar menjaga ketersediaan, Pupuk Indonesia juga berkomitmen terhadap keterjangkauan harga pupuk bagi petani. Ini bukan hanya tugas pemerintah melalui mekanisme subsidi, tetapi juga menjadi tanggung jawab korporasi. Salah satu langkah efisiensi dilakukan di Pupuk Sriwidjaja Palembang, di mana satu pabrik baru dibangun untuk menggantikan dua pabrik lama. Hasilnya, efisiensi produksi meningkat drastis dan mampu menghemat hingga Rp1,5 triliun per tahun. Efisiensi seperti ini harus terus dioptimalkan agar pupuk yang dihasilkan tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga ekonomis, sehingga beban subsidi negara bisa lebih terkontrol dan berkelanjutan.
Upaya pemerintah tidak berhenti di tataran produksi dan distribusi. Program Jelajah Daulat Pangan yang digagas oleh Bisnis Indonesia dan dilepas langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada akhir Mei 2025, menjadi pelengkap penting dalam membangun ekosistem pangan nasional. Zulhas menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki cadangan beras hingga 3,9 juta ton, melampaui kebutuhan nasional dan menandai keberhasilan dalam mengurangi ketergantungan impor beras yang sempat mencapai 3,8 juta ton pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pangan yang dirancang secara terintegrasi mulai membuahkan hasil konkret di lapangan.
Program Jelajah Daulat Pangan juga mendapat apresiasi dari Pupuk Indonesia. Inisiatif ini sebagai bentuk pengawasan berbasis fakta (fact finding) yang akan memperkuat kepercayaan publik terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Dengan mengunjungi langsung daerah-daerah dan memverifikasi kondisi di lapangan, program ini diyakini dapat menjadi cermin yang objektif terhadap efektivitas program pangan nasional. Data dan temuan dari program ini akan menjadi dasar untuk memperbaiki ekosistem pangan secara menyeluruh.
Senada dengan itu, Pimpinan Redaksi Bisnis Indonesia, Maria Yulia Benyamin, menyampaikan bahwa isu pangan bukan hanya soal logistik atau angka statistik, tetapi menyangkut kedaulatan dan keberlangsungan hidup bangsa. Program Jelajah Daulat Pangan dimaksudkan untuk mendekatkan regulator, pelaku industri, serta publik terhadap kondisi riil dan tantangan di sektor pangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa masalah pangan adalah masalah hidup dan mati bangsa.
Meski tantangan di sektor pangan masih nyata; dari fluktuasi harga, ketergantungan impor bahan pangan tertentu, hingga dampak perubahan iklim; langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan BUMN seperti Pupuk Indonesia menunjukkan arah kebijakan yang jelas dan strategis. Dengan sokongan kebijakan yang tepat, dukungan teknologi digital, efisiensi produksi, dan pengawasan berbasis data lapangan, target swasembada pangan bukan lagi angan-angan. Kini menjadi visi kolektif yang bisa dicapai, dengan kerja sama lintas sektor dan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan. Pemerintah telah menunjukkan jalannya, sehingga saatnya seluruh elemen bangsa mendukung agar kedaulatan pangan Indonesia benar-benar terwujud.
*) Pengiat Literasi/Kelompok Tani Madani Jaya
[edRW]
