Oleh: Gezza Nur Fahruddin(*
Presiden Prabowo Subianto mengusung visi besar untuk masa depan pendidikan Indonesia melalui program Sekolah Rakyat, sebuah terobosan yang bukan hanya menyasar generasi muda, tetapi juga melibatkan peran aktif para orang tua dalam proses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Ini bukan sekadar kebijakan pendidikan gratis semata, melainkan sebuah strategi menyeluruh dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural.
Kementerian Sosial RI, di bawah kepemimpinan Saifullah Yusuf, menunjukkan bagaimana program ini dirancang dengan pendekatan holistik. Pendidikan gratis yang berkualitas memang menjadi fondasi utama. Namun, pemerintah tidak berhenti di sana. Menyadari bahwa keberhasilan pendidikan anak sangat ditentukan oleh stabilitas ekonomi dan sosial keluarganya, pemerintah turut menggandeng orang tua siswa ke dalam program pemberdayaan.
Mensos tidak hanya memberikan pendidikan gratis yang berkualitas, melainkan juga akan melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap orang tua siswa Sekolah Rakyat. Jika orang tua siswa tertarik membuka usaha, akan diberikan pelatihan terlebih dahulu lalu difasilitasi permodalan. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menjadikan orang tua sebagai penonton dalam program pendidikan anak, melainkan pelaku aktif yang diberi bekal keterampilan dan akses permodalan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga.
Kementerian Sosial juga menyentuh isu sensitif namun krusial yakni kondisi tempat tinggal para orang tua siswa. Dalam banyak kasus, kemiskinan tidak hanya menghambat akses pendidikan, tetapi juga membatasi ruang hidup yang layak bagi anak-anak. Seperti kisah keluarga Herman, yang rumahnya berdiri di atas lahan milik Dinas PU dengan kondisi yang sempit dan reyot, dihuni oleh enam orang.
Rumah semacam ini tidak mungkin menjadi tempat tumbuh yang sehat bagi anak-anak yang tengah menuntut ilmu. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk membenahi kondisi seperti ini, bahkan merelokasi keluarga jika perlu, tentu dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Komitmen pemerintah pusat ternyata disambut hangat oleh daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, misalnya, menjadi salah satu motor pelaksana Sekolah Rakyat. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mengawal program ini secara menyeluruh. Herman menambahkan bahwa Pemda Provinsi Jawa Barat siap mengawal dan memastikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto berjalan optimal. Hingga kini, setidaknya terdapat 1.150 calon siswa yang akan menjadi angkatan pertama, tersebar di 11 titik wilayah di Jawa Barat.
Pernyataan ini tidak hanya menggambarkan antusiasme birokrasi daerah, tetapi juga menunjukkan bahwa program ini telah memiliki pijakan nyata di lapangan. Infrastruktur pendidikan mulai dibangun, sistem pendaftaran siswa telah berjalan, dan koordinasi lintas instansi berlangsung secara intensif. Ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif.
Tak kalah progresif, Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Fawait menunjukkan dukungan konkret terhadap Sekolah Rakyat. Fawait, yang dikenal sebagai sosok muda dengan kepedulian tinggi terhadap pendidikan, menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci pengentasan kemiskinan jangka panjang.
Bukan hanya ucapan, Pemkab Jember telah menyiapkan lahan seluas 9 hektare khusus untuk pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat. Ini adalah bukti nyata bahwa kolaborasi pusat-daerah bukan hanya wacana, tetapi benar-benar dijalankan. Gus Fawait juga menyampaikan bahwa Pemkab Jember terus mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan, memastikan bahwa generasi muda Jember akan tumbuh sebagai manusia mandiri dan berkualitas.
Apa yang tengah dibangun pemerintah saat ini adalah model pembangunan yang menyentuh akar persoalan sosial: pendidikan dan kemiskinan. Sekolah Rakyat bukan proyek jangka pendek, melainkan investasi sosial jangka panjang. Ia memerlukan kerja sama semua pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, dan tentu saja orang tua siswa sebagai lingkaran terdalam dari proses pembentukan karakter dan kecerdasan anak.
Model pendidikan seperti ini tidak bisa sukses tanpa peran serta aktif keluarga. Pemerintah memahami hal ini, dan karena itu memberikan dukungan yang komprehensif: mulai dari pembiayaan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga penataan tempat tinggal. Inilah bentuk kehadiran negara secara utuh, tidak sekadar membangun gedung sekolah, tetapi juga memastikan bahwa rumah tangga para siswa menjadi tempat yang mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia.
Kita patut mengapresiasi keberanian dan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto dalam meluncurkan program ini. Sekolah Rakyat bukan sekadar kebijakan, tetapi bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau layanan pendidikan berkualitas. Di sinilah esensi keadilan sosial itu menemukan bentuknya di mana negara hadir bukan hanya untuk mereka yang mampu, tetapi justru untuk mereka yang paling membutuhkan.
Kini saatnya seluruh elemen bangsa bersatu mendukung keberhasilan Sekolah Rakyat. Masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan media memiliki peran penting dalam menyebarluaskan semangat program ini. Mari kita kawal bersama prosesnya, dukung orang tua siswa agar tetap semangat memberdayakan diri, dan pastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya atas pendidikan yang bermutu.
Karena masa depan bangsa ini tak hanya dibangun oleh gedung-gedung tinggi atau teknologi canggih, tetapi oleh anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih, pendidikan yang layak, dan keluarga yang berdaya. Sekolah Rakyat adalah langkah besar ke arah sana. Mari kita sukseskan bersama.
(* Penulis merupakan kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
