Oleh: Fauzan Naufal )*
Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada pekerja migran Indonesia. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh para tenaga kerja di luar negeri, salah satu prioritas yang kini dikembangkan adalah peningkatan akses layanan darurat. Langkah ini menjadi bukti konkret bahwa negara tidak hanya hadir saat pekerja migran dikirim ke luar negeri, tetapi juga saat mereka berada dalam situasi krisis.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) telah menjalin kemitraan strategis dengan Palang Merah Indonesia (PMI), yang secara struktural dan fungsional memiliki kapasitas tanggap darurat tingkat global. Menteri Abdul Kadir Karding melihat kolaborasi ini sebagai bentuk lompatan penting dalam sistem perlindungan migran yang lebih antisipatif. Baginya, perlindungan terhadap pekerja migran tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Diperlukan mitra dengan jaringan luas, pengalaman kemanusiaan, dan kesiapsiagaan, dan PMI dianggap memiliki semua itu.
Melalui nota kesepahaman yang ditandatangani bersama Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, disepakati kerja sama yang mencakup beragam aspek layanan darurat. Mulai dari bantuan saat terjadi bencana, penyediaan layanan kesehatan, dukungan psikososial, hingga evakuasi dalam situasi konflik atau kekerasan di negara tujuan. PMI akan memainkan peran penting dalam menjangkau pekerja migran yang berada di wilayah-wilayah tanpa kehadiran perwakilan diplomatik atau atase ketenagakerjaan.
Jusuf Kalla menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya memiliki jalur komunikasi dan koordinasi dengan federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia. Keunggulan jaringan ini menjadikan PMI sebagai mitra ideal untuk menjangkau para pekerja migran Indonesia, bahkan di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh institusi negara. Dalam situasi genting, mitra lokal PMI dapat digerakkan dengan cepat untuk memberikan bantuan yang diperlukan.
Langkah ini menjadi jawaban atas tantangan nyata yang dihadapi banyak pekerja migran, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal atau nonprofesional dan tersebar di wilayah-wilayah seperti Afrika atau Timur Tengah. Di tempat-tempat tersebut, akses terhadap perwakilan pemerintah Indonesia sering kali terbatas, sementara kondisi kerja rentan terhadap eksploitasi atau kekerasan. Oleh karena itu, kehadiran PMI sebagai garda depan bantuan kemanusiaan akan menjadi penopang signifikan dari sistem perlindungan nasional.
Dalam kerangka besar perlindungan pekerja migran, pemerintah juga memperkuat sinergi antarinstansi. Kementerian Sosial (Kemensos) bersama KemenP2MI/BP2MI turut menandatangani nota kesepahaman untuk memperluas layanan sosial dan mempercepat penanganan bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB). Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menggarisbawahi bahwa kolaborasi lintas kementerian ini bertujuan memastikan kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya melalui pendekatan yang lebih sistematis.
Agus Jabo menjelaskan bahwa pekerja migran yang mengalami masalah menjadi salah satu sasaran dalam program Pemerlu Atensi Sosial (PAS) Kemensos. Negara telah membangun layanan rehabilitasi sosial yang menjangkau dari pemulangan ke tanah air, pemberian kebutuhan dasar, hingga pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi. Sejak 2015, lebih dari 60.000 pekerja migran telah mendapatkan layanan ini melalui jaringan sentra, balai besar, dan rumah perlindungan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pelayanan tidak berhenti pada pemulangan semata. Pemerintah juga fokus pada reintegrasi sosial dan ekonomi mantan pekerja migran. Dengan menyediakan pelatihan vokasional dan bantuan kewirausahaan, negara ingin memastikan bahwa mereka yang kembali dari luar negeri dapat menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan visi untuk menjadikan mantan pekerja migran sebagai agen pembangunan di daerah asal mereka.
Melalui nota kesepahaman yang ditandatangani dengan BP2MI, Kemensos memperluas kerja sama di tiga bidang utama. Pertama, peningkatan kesejahteraan melalui program jaminan sosial dan pelatihan. Kedua, pencegahan dan penanganan masalah sosial seperti kekerasan, eksploitasi, serta perdagangan manusia. Ketiga, penguatan reintegrasi sosial PMIB agar mereka tidak kembali ke situasi kerentanan setelah pulang ke Indonesia. Agus Jabo menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan migran hanya bisa tercapai jika seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, bekerja sama mendukung upaya ini.
Upaya negara memperkuat akses layanan darurat ini juga menjadi refleksi atas paradigma baru dalam diplomasi kemanusiaan. Pemerintah kini tidak lagi semata-mata mengandalkan pendekatan birokratis, melainkan membuka ruang partisipasi bagi lembaga nonpemerintah yang memiliki kapasitas operasional tinggi di tingkat global. Sinergi antara KemenP2MI, PMI, dan Kemensos menciptakan ekosistem perlindungan yang lebih kokoh, fleksibel, dan tanggap terhadap kondisi lapangan.
Pentingnya kolaborasi ini tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa pekerja migran Indonesia merupakan kelompok yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, sekaligus menjadi duta bangsa di luar negeri. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan mereka tidak hanya dihargai karena sumbangan devisa, tetapi juga dilindungi secara maksimal, baik secara hukum, sosial, maupun kemanusiaan.
Dengan penguatan akses layanan darurat ini, pemerintah memberikan pesan kuat bahwa keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran merupakan bagian tak terpisahkan dari prioritas nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan ini semakin terfokus pada perlindungan nyata dan langsung bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Negara hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung aktif yang bekerja melalui kolaborasi strategis dan intervensi cepat.
)* Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
