Oleh: Budi Sumantoro *)
Mewujudkan swasembada pangan adalah cita-cita besar yang terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Dalam menghadapi dinamika global, tantangan perubahan iklim, dan kebutuhan pangan yang terus meningkat, komitmen pemerintah tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan, tetapi juga melalui kerja nyata lintas sektor, lembaga, dan wilayah. Dukungan terhadap program swasembada ini menjadi bagian dari konsolidasi nasional menuju kemandirian bangsa di bidang pangan.
Salah satu langkah konkret yang tengah digalakkan adalah transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sektor pangan. PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), yang terbentuk dari penggabungan tiga BUMN karya, kini memiliki mandat strategis untuk mengelola rantai pangan dari hulu ke hilir. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyampaikan bahwa kehadiran Agrinas tidak semata-mata mengejar keuntungan bisnis, tetapi menjalankan fungsi pelayanan publik. Perusahaan ini diarahkan menjadi perpanjangan tangan negara dalam menjangkau daerah terpencil, terutama wilayah yang selama ini luput dari perhatian sektor swasta. Papua kini menjadi bukti nyata bagaimana kebijakan pemerintah menjangkau wilayah terluar dalam semangat keadilan pembangunan nasional.
Dalam kerangka modernisasi pertanian, pemerintah terus mendorong pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern. Presiden Prabowo Subianto secara khusus telah memberikan arahan agar mekanisasi pertanian ditingkatkan demi peningkatan produktivitas dan efisiensi. Hal ini diperkuat oleh sinergi antara Kementerian Pertanian dan Agrinas dalam mempercepat adopsi teknologi di sektor pertanian nasional. Langkah ini telah menghasilkan peningkatan produksi di berbagai wilayah, menunjukkan efektivitas arahan Presiden Prabowo.
Kementerian Pertanian pun secara aktif mengakselerasi program optimalisasi lahan sebagai bagian dari strategi swasembada pangan. Melalui Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), pemerintah menyalurkan bantuan alsintan ke berbagai wilayah, termasuk daerah perbatasan seperti Merauke, Papua Selatan. Tidak hanya alat, namun juga pelatihan teknis diberikan agar petani mampu mengoperasikan dan merawat alat tersebut. Dengan dukungan penuh dari pusat, Merauke kini kembali diposisikan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, meneruskan jejak sejarahnya sejak era cetak sawah pada 2014. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar mengirim alat, tetapi membangun ekosistem pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Swasembada pangan juga menuntut jaminan terhadap kesinambungan produksi di tengah berbagai risiko yang dihadapi petani. Dalam hal ini, Indonesia Financial Group (IFG) menunjukkan peran penting sebagai holding BUMN di sektor asuransi dan investasi. Melalui PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), IFG memperluas cakupan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk melindungi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama, dan faktor eksternal lainnya. Hingga akhir 2024, ratusan ribu petani dan ratusan ribu hektare lahan telah tercakup dalam perlindungan asuransi ini. Nilai klaim yang disalurkan, seperti yang tercatat di Jawa Barat, membuktikan bahwa mekanisme ini efektif dalam memberikan rasa aman bagi petani untuk terus berproduksi.
Kontribusi Jasindo tak hanya terbatas pada pemberian proteksi finansial, tetapi juga mencakup edukasi dan peningkatan literasi asuransi pertanian kepada petani. Pendekatan ini sangat penting mengingat sebagian besar petani di Indonesia belum terbiasa dengan sistem perlindungan risiko. Dengan peningkatan pemahaman, petani dapat lebih percaya diri dalam mengelola lahannya, termasuk mengambil keputusan yang lebih progresif dalam usaha tani mereka. Hal ini membuktikan bahwa program edukatif pemerintah mampu mengubah pola pikir petani menuju modernisasi. Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan ekosistem pertanian yang tidak hanya produktif, tetapi juga resilien terhadap berbagai bentuk krisis.
Sementara itu, di tingkat daerah, dukungan terhadap kebijakan nasional juga terus digelorakan. Kabupaten Kuningan menjadi salah satu contoh daerah yang responsif terhadap program pusat. Pemerintah Kabupaten, bekerja sama dengan legislatif dan Kementerian Pertanian, berhasil mengamankan bantuan alsintan dalam jumlah besar, termasuk traktor, pompa air, dan mesin panen modern. Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan indeks pertanaman, tetapi juga memperluas areal tanam, yang pada akhirnya akan mendongkrak produksi pangan daerah. Tidak kalah penting, daerah ini juga menunjukkan kinerja yang baik dalam Program Serap Gabah Nasional, dengan capaian penyerapan yang melebihi target nasional.
Dalam jangka panjang, keberhasilan swasembada pangan akan sangat ditentukan oleh sinergi antara pusat dan daerah, antara lembaga pemerintah dan BUMN, serta antara masyarakat dan negara. Pemerintah tidak hanya bekerja sendiri, tetapi membuka ruang partisipasi semua elemen bangsa dengan tetap menjaga kepemimpinan dan arah strategis dari pusat. Dalam hal ini, peran swasta, TNI-Polri, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk mendukung stabilitas, pembinaan, dan distribusi informasi serta teknologi kepada petani.
Langkah-langkah progresif seperti penguatan kapasitas produksi, modernisasi sarana, hingga perlindungan terhadap risiko usaha tani menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menjadikan sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan nasional. Tantangan global yang mengancam pasokan pangan dunia tidak menyurutkan semangat Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri. Swasembada pangan bukan hanya target angka, melainkan manifestasi dari kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, mendukung setiap program pemerintah di sektor ini merupakan langkah strategis dan berkelanjutan demi masa depan Indonesia yang mandiri dan sejahtera.
*) Penggiat Literasi/Kelompok Tani Madani Jaya
