Oleh : Dhita Karuniawati )*
Pemerintah tengah fokus merealisasikan tujuan utama program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menciptakan generasi gemilang lewat pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak sekolah. MBG juga diharapkan dapat mendongkrak perekonomian lokal atau masyarakat setempat. Kolaborasi dengan UMKM diyakini mampu memaksimalkan manfaat ekonomi dalam program MBG.
Terdapat empat tujuan dari program MBG, yakni menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat agar cita-cita Indonesia Emas 2045 tercapai.
Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga penerima manfaat selama Januari-Maret 2025. Penerima manfaat yang disasar terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil serta ibu menyusui.
Dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk program MBG sebesar Rp71 triliun, dan kemungkinan akan ditambah sebanyak Rp140 triliun untuk periode selanjutnya. Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, perekonomian masyarakat daerah diharapkan dapat terangkat apabila dapur-dapur masyarakat diserahkan kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) atau dikelola oleh koperasi-koperasi tempat dilaksanakannya MBG.
Tidak hanya dari sisi penyiapan logistik dan distribusi makanan, sampah sisa makanan MBG pun berpotensi menjadi ekonomi sirkular seperti kompos dan industri maggot bila dikelola dengan baik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.
Dengan dana Rp71 triliun, program MBG diyakini dapat meningkatkan perekonomian daerah karena melibatkan warga lokal dalam penyediaan bahan baku lokal di setiap SPPG. Setidaknya akan ada 937 SPPG di 26 provinsi hingga akhir Januari 2025.
SPPG ini diharapkan dapat membeli bahan kebutuhan makanan pada pedagang-pedagang setempat, seperti buah, sayur, telur, susu, daging, ikan maupun beras. Sebisa mungkin memanfaatkan komoditas lokal yang dihasilkan di wilayah masing-masing.
Petugas dapur atau tukang masak pada SPPG yang berasal dari warga setempat dapat membawa lebih banyak keuntungan bagi masyarakat daerah tersebut. SPPG juga dapat memanfaatkan dapur yang sudah ada, seperti dapur UMKM atau dapur bersama milik masyarakat.
Pemanfaatan dapur ini dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Dengan biaya yang hemat, maka dananya bisa digunakan untuk menambah menu yang lebih bervariasi.
Tidak hanya menggerakkan perputaran uang di wilayah yang bersangkutan, MBG juga memberikan dampak berganda atau multiplier effect lainnya, yakni penyerapan tenaga kerja.
Permintaan pesanan makanan yang meningkat, dapat berimbas pada penambahan juru masak, pengantar makanan hingga orang-orang yang bertugas membantu penyiapan kemasan makanan.
Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian mengatakan MBG dapat mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat lokal, mulai dari kesejahteraan produsen hingga penyerapan tenaga kerja.
Penyerapan lapangan kerja baru ini, sangat mungkin terjadi, khususnya bagi para ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Masyarakat sekitar yang awalnya tidak memiliki pekerjaan akan memiliki peluang untuk bekerja di dapur ataupun membantu pendistribusian makanan dari dapur ke sekolah-sekolah.
Senada, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin mengatakan manfaat Program MBG tidak hanya dirasakan oleh kelompok penerima manfaat, seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui atau balita saja. Melainkan ada manfaat strategis lain berupa multiplier efek ekonomi dari program tersebut.
Ujang menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto, Program MBG memiliki peluang besar untuk melibatkan Badan Usaha Milik Daerah dan Desa (BUMD dan BUMDes), UMKM serta koperasi dalam meningkatkan perekonomian nasional.
Program MBG memberikan kesempatan bagi sekitar 28.000 UMKM, koperasi, BUMDes, BUMD, untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas produksi mereka.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi bahwa Program MBG dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,86% pada tahun pertama. Diperkirakan para ekonom bahwa setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat berarti penyerapan ratusan ribu tenaga kerja.
Untuk memudahkan eksekusi perintah, distribusi logistik hingga sistem pembayaran, tentunya memang harus memiliki lembaga khusus yang dapat menaungi para UMKM ataupun warga lokal. Dalam hal ini, koperasi bisa mengambil perannya.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa peran koperasi dalam MBG menjadi jembatan dalam mendukung petani, nelayan hingga peternak lokal dalam menyediakan bahan baku, hingga mengelola satuan pelayanan penyediaan gizi dan distribusi logistik. Koperasi juga bisa mendampingi standardisasi dapur agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi, terdapat sebanyak 1.336 unit koperasi yang terlibat dalam MBG dan akan terus bertambah seiring berjalannya program.
Kerja sama dan kolaborasi pemerintah dengan berbagai kalangan masyarakat khususnya UMKM diharapkan dapat berjalan dengan baik agar program MBG dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. MBG ini merupakan program unggulan pemerintah. Oleh karena itu, kita harus mendukung perwujudan Indonesia Emas 2025 salah satunya melalui program MBG.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
