Oleh : Gavin Asadit )*
Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran. Salah satu inovasi yang diusulkan adalah penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama periode arus balik Lebaran 2025. Langkah ini diharapkan dapat mendistribusikan pergerakan pemudik secara lebih merata, sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas yang biasanya terjadi pada puncak arus balik.
Berdasarkan data historis dan survei daring yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pergerakan arus balik diprediksi meningkat mulai H+3 hingga mencapai puncaknya pada H+5 Lebaran, atau tepatnya pada Minggu, 6 April 2025. Survei tersebut memproyeksikan pergerakan masyarakat mencapai 21,5 persen atau sekitar 31,4 juta orang pada periode tersebut. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Kemenhub berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mendistribusikan arus balik pemudik.
Salah satu usulan yang muncul adalah penerapan kebijakan WFA bagi ASN dan pegawai BUMN selama periode arus balik. Dengan WFA, diharapkan kepulangan pemudik dapat tersebar lebih merata, sehingga tidak terjadi penumpukan pada satu waktu tertentu.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengatakan bahwa penerapan WFA telah disetujui untuk periode arus mudik, yaitu pada 24-27 Maret 2025. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat arus mudik. Selain itu, Menhub juga mengusulkan agar kebijakan WFA diterapkan pada periode arus balik untuk mencapai tujuan serupa. Untuk mendukung kelancaran arus balik, Kemenhub juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan badan usaha jalan tol, termasuk Jasa Marga, untuk menerapkan diskon tarif tol selama periode arus balik. Kebijakan ini diharapkan dapat mendistribusikan kepulangan pemudik secara lebih merata.
Meskipun kebijakan WFA difokuskan pada ASN dan pegawai BUMN, pemerintah juga mengimbau sektor swasta untuk menerapkan kebijakan serupa. Dengan partisipasi sektor swasta, diharapkan distribusi pergerakan pemudik dapat lebih merata, sehingga mengurangi potensi kemacetan selama arus balik. Namun, pemerintah menyadari bahwa penerapan WFA di sektor swasta bersifat imbauan dan tidak dapat dipaksakan.
Selain kebijakan WFA, pemerintah juga melakukan berbagai persiapan untuk mendukung kelancaran arus balik Lebaran 2025. Kemenhub telah mempersiapkan berbagai sarana transportasi, termasuk program mudik gratis melalui jalur darat, laut, dan kereta api. Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran mudik dan memastikan perjalanan para pemudik dapat berjalan lancar dan aman. Kemenhub juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi kemacetan di pasar tumpah dan lokasi-lokasi strategis yang berpotensi menyebabkan hambatan selama pergerakan mudik. Selain itu, lintasan kereta api yang perlu diwaspadai juga menjadi fokus perhatian, dengan koordinasi antara pemerintah daerah dan kepolisian untuk mengamankan area tersebut.
Kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan pemerintah sejak 24 Maret 2025 mendapatkan apresiasi luas karena terbukti membantu kelancaran arus mudik dan balik Lebaran. Dengan sistem kerja fleksibel ini, mobilitas masyarakat lebih terdistribusi, sehingga kepadatan pada moda transportasi umum, termasuk kereta api, dapat dikendalikan dengan lebih baik.
Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia (KAI), Anne Purba, menyampaikan bahwa lonjakan penumpang terjadi pada 23 Maret 2025, sehari sebelum kebijakan WFA mulai berlaku, dengan jumlah mencapai 183.123 orang. Setelahnya, pergerakan penumpang menjadi lebih stabil tanpa lonjakan signifikan, menandakan bahwa kebijakan ini berhasil mendistribusikan perjalanan dengan lebih merata.
Hal yang sama terjadi pada arus balik Lebaran. Anne Purba mengungkapkan bahwa pada 1 April 2025, sebanyak 252.898 orang melakukan perjalanan dengan kereta api, yang terdiri dari 205.725 penumpang KA Jarak Jauh dan 47.173 penumpang KA Lokal. Tren tersebut berlanjut hingga 2 April 2025, di mana jumlah penumpang meningkat menjadi 274.186 orang.
Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan WFA berdampak positif terhadap pengelolaan arus perjalanan, menghindari penumpukan penumpang pada hari tertentu. Selain membantu kelancaran transportasi, kebijakan ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu perjalanan yang lebih nyaman.
Dengan hasil yang positif ini, diharapkan kebijakan WFA dapat dipertahankan dan diterapkan dalam momen-momen serupa di masa mendatang. Fleksibilitas kerja yang diberikan tidak hanya meningkatkan efisiensi perjalanan, tetapi juga membantu menciptakan pengalaman mudik dan balik.
Penerapan kebijakan WFA bagi ASN dan pegawai BUMN selama periode arus balik Lebaran 2025 merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan memastikan kelancaran perjalanan pemudik. Dengan dukungan sektor swasta dan berbagai persiapan infrastruktur yang matang, diharapkan arus balik tahun ini dapat berjalan lebih lancar dan aman. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci sukses dalam menghadapi tantangan arus balik Lebaran 2025.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
