Padang, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., menghadiri penandatanganan komitmen bersama untuk pembangunan Zona Integritas 2025 pada Senin (20/1/2025). Acara yang digelar di Hall Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat ini menegaskan langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Zona Integritas 2025 merupakan salah satu program strategis pemerintah yang melibatkan kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun turut serta mendukung agenda besar ini. Hal ini bertujuan untuk memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong terciptanya perubahan yang berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Drs. H. Muhidi, M.M., menyampaikan, “Mari kita bersama-sama menciptakan Sumatera Barat yang lebih maju, lebih jujur, dan lebih berpihak pada rakyat.” Pernyataan ini mencerminkan harapan besar terhadap implementasi Zona Integritas sebagai bagian dari visi pembangunan daerah.
Komitmen Zona Integritas 2025 ini dirancang untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Pemerintah daerah berupaya menciptakan budaya kerja profesional dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan transparansi. Tidak hanya itu, program ini juga berorientasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Melalui langkah konkret seperti penerapan standar operasional yang jelas, pengawasan ketat, dan evaluasi rutin, Sumatera Barat berharap mampu menjadi percontohan nasional dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi simbol komitmen pemerintah daerah, tetapi juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam mewujudkan perubahan. Kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci penting keberhasilan Zona Integritas 2025.
Pemerintah daerah Sumatera Barat menegaskan bahwa program ini bukan hanya slogan semata. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, diharapkan tercipta keadilan sosial yang merata dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Zona Integritas 2025 juga dirancang untuk meningkatkan pengawasan internal guna meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Program ini mencakup beberapa inisiatif, seperti pelatihan antikorupsi, penerapan sistem pengaduan yang transparan, dan penguatan regulasi yang mendukung pemerintahan bersih.
Pemerintah daerah percaya, jika program ini diimplementasikan dengan konsisten, Sumatera Barat memiliki peluang besar untuk menjadi teladan tata kelola yang bersih dan profesional di tingkat nasional.
Zona Integritas 2025 tidak hanya menjadi agenda jangka pendek, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun Sumatera Barat yang lebih baik. Dengan mengutamakan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, program ini diharapkan mampu menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.
Melalui kolaborasi yang solid, Sumatera Barat tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan yang bersih tetapi juga menjadi daerah yang mampu menginspirasi wilayah lain di Indonesia. Program ini adalah langkah penting untuk membuktikan bahwa integritas adalah kunci utama dalam membangun bangsa
Padang, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), M. Iqra Chissa Putra, melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto pada Senin (6/1/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat setempat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tingkat provinsi.
Dalam kunjungan tersebut, M. Iqra meminta masukan dari Dinas Perhubungan terkait berbagai kebutuhan mendesak warga Sawahlunto.
Menurutnya, upaya peningkatan pelayanan publik, terutama dalam bidang transportasi dan penerangan jalan, sangat krusial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto, Nurwansyah Putra, menyampaikan beberapa persoalan utama yang dihadapi masyarakat.
Salah satu perhatian terbesar adalah minimnya penerangan jalan umum, yang dinilai berpengaruh terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya perbaikan sarana dan prasarana jalan, layanan pengujian kendaraan bermotor, serta pengembangan terminal.
Dalam hal ini, progres pembangunan Terminal Tipe C Sawahlunto menjadi salah satu fokus pembahasan, sejalan dengan kebutuhan transportasi yang terus meningkat.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Sumbar, khususnya di bidang transportasi.
Sebagai koordinator Komisi 1 dan 4 DPRD Sumbar, M. Iqra meninjau langsung kinerja Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto.
Ia berharap, dengan adanya koordinasi antara DPRD dan instansi terkait, berbagai persoalan yang dihadapi dapat segera ditangani.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi untuk meningkatkan keselamatan, mobilitas, dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan transportasi yang lebih baik.
