Oleh : Derby Amaro )*
Pemilihan suara ulang (PSU) yang berlangsung dengan damai di berbagai daerah menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi. Dalam setiap proses demokrasi, termasuk saat menghadapi situasi kompleks seperti pemungutan suara ulang, kedewasaan politik warga menjadi fondasi utama untuk menjaga stabilitas sosial. Tidak adanya gesekan yang berarti dan kehadiran pemilih secara tertib di tempat pemungutan suara menunjukkan bahwa rakyat telah menempatkan demokrasi sebagai ruang aspirasi yang bermartabat. Sikap ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara demokrasi yang matang di tengah dinamika politik yang kerap berubah-ubah.
Pelaksanaan PSU pada umumnya terjadi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atau temuan pelanggaran yang cukup signifikan dalam proses sebelumnya. Namun alih-alih menjadi ajang konflik atau pertentangan, PSU justru dimaknai oleh banyak warga sebagai kesempatan untuk memperbaiki proses demokrasi secara adil dan terbuka. Warga yang sebelumnya kecewa atau ragu terhadap integritas penyelenggaraan pemilu, kini diberikan ruang untuk menyalurkan suara mereka kembali. Proses ini bukan hanya bagian dari mekanisme hukum, melainkan juga refleksi dari kepercayaan masyarakat pada sistem demokrasi yang sehat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk mengatakan, partisipasi aktif masyarakat dalam PSU menunjukkan bahwa pemilih tidak sekadar menjadi objek politik, tetapi subjek yang sadar hak dan tanggung jawabnya. Antusiasme warga untuk datang ke TPS meski harus kembali memberikan suara mencerminkan kedewasaan politik yang patut diapresiasi. Ini menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi bukan hanya tentang kemenangan satu pihak, melainkan bagaimana proses berlangsung jujur, adil, dan transparan. Warga menyadari bahwa suara mereka memiliki dampak langsung terhadap arah kebijakan, dan oleh karena itu mereka hadir bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran.
Para kandidat dan tim sukses juga menunjukkan sikap sportif dan taat pada aturan dalam menghadapi pemungutan suara ulang. Tidak ada laporan signifikan terkait provokasi, kampanye hitam, atau bentuk pelanggaran lain yang merusak integritas proses. Hal ini menunjukkan bahwa elite politik pun semakin memahami bahwa demokrasi bukan hanya milik rakyat, tetapi juga tanggung jawab kolektif para pemangku kepentingan. Keteladanan ini penting untuk menciptakan budaya politik yang sehat dan jauh dari konflik horizontal yang merugikan semua pihak.
Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola mengatakan bahwa pelaksanaan PSU di Provinsi Gorontalo telah berlangsung aman, tertib, dan sukses tanpa adanya gangguan berarti. Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Gorontalo yang telah berpartisipasi secara aktif dan menjaga situasi tetap kondusif sepanjang proses pemungutan suara. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat yang berkomitmen menjaga integritas demokrasi.
Sophian juga menambahkan bahwa pelaksanaan PSU ini menjadi bukti nyata kedewasaan demokrasi masyarakat Gorontalo, di mana proses pemilu tidak hanya dijalankan sebagai rutinitas, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam menentukan arah pembangunan daerah dan nasional. Ia memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, serta diawasi secara ketat oleh Bawaslu dan lembaga pemantau lainnya. Dengan selesainya PSU ini, KPU Gorontalo berharap hasil pemilu dapat diterima secara luas dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang transparan dan adil.
Media massa pun turut andil dalam menjaga netralitas dan menyampaikan informasi yang jernih selama proses PSU. Anggota Bawaslu RI, Dr. Herwyn J. H. Malonda menj Pemberitaan yang seimbang dan edukatif membantu masyarakat memahami pentingnya PSU sebagai bagian dari sistem koreksi dalam demokrasi. Di tengah gempuran informasi yang bisa menyesatkan, peran media menjadi benteng agar opini publik tidak terbawa oleh narasi provokatif. Dengan begitu, media bukan hanya menjadi penyampai kabar, tetapi juga penjaga semangat demokrasi yang konstruktif.
Keberhasilan PSU secara damai di berbagai daerah juga memberikan pesan kuat kepada dunia internasional bahwa demokrasi Indonesia tetap kokoh. Meskipun masih ada tantangan seperti logistik dan potensi kecurangan, Indonesia mampu menyelesaikan persoalan politik melalui jalur konstitusional dan damai. Ini menunjukkan bahwa rakyat dan pemerintah mampu mengelola konflik dengan cara-cara yang bermartabat, serta mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok.
PSU yang damai menjadi simbol bahwa demokrasi di Indonesia bukan hanya retorika, melainkan nilai hidup yang dijaga oleh semua lapisan masyarakat. Setiap suara yang diberikan ulang adalah harapan baru bagi proses politik yang lebih bersih dan transparan. Dengan komitmen kuat pada nilai-nilai demokrasi, bangsa ini akan terus mampu menghadapi tantangan politik, menjaga harmoni sosial, dan merawat kepercayaan rakyat terhadap sistem pemilu yang jujur dan adil. Demokrasi tidak selalu berjalan mulus, tetapi selama rakyat percaya dan terus menjaga prosesnya, maka masa depan Indonesia akan tetap cerah.
)* Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana universitas Islam Nusantara Bandung
